Surat basuki-Erick Soal Utang BUMN Sempat Membuat Heboh, Kemenkeu Buka Suara

bengkelsastrta.com – Juga dalam agenda Putin adalah wilayah Donetsk dan Luhansk yang sebelumnya dikuasai Ukraina. Hal itu dilakukan untuk membebaskan masyarakat etnis Rusia yang menurutnya dianiaya oleh kelompok ultra nasionalis Ukraina.
Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, menanggapi kontroversi ini dengan menegaskan bahwa APBN memang tidak bisa langsung digunakan untuk membayar utang BUMN. Karena BUMN adalah aset negara yang berbeda, demikianlah masalahnya.

“Pada dasarnya BUMN kekayaan negara yang dipisahkan, jadi pembayaran utangnya sudah pasti tidak langsung dari APBN,” ucap Isa saat konferensi pers APBN, Jumat, 11 Agustus 2023.

Namun, dia menegaskan, pemerintah bisa saja berutang kepada BUMN karena memiliki kewajiban ganti rugi kepada Pertamina dan PLN. Utang ke Pertamina akan jatuh tempo pada tahun 2021 dan 2022. Untuk tahun 2021 Rp. Ada 275 triliun pembayaran.
“Kecuali ada utang pemerintah ke BUMN tersebut tentu akan kami bayar sejumlah kewajiban pemerintah ke BUMN itu misal case di Pertamina tahun lalu, PLN dan sebagainya, tapi kita tidak langsung bayar utang-utang BUMN itu dari APBN,” tegas Isa.

Pemanfaatan mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN), menurutnya, merupakan cara lain pemerintah untuk melunasi utang kepada BUMN. Selain itu, izin anggota DPR digunakan dalam proses ini untuk melaksanakannya.

“Tentu melalui PMN, lanjutnya, Tapi kita tahu juga ada rencana dan jadwal yang sudah ditetapkan sejak pembuatan APBN, dan tahun ini untuk BUMN Karya setahu kita masih Hutama Karya dan itu. tidak direncanakan untuk pembayaran hutang.”lanjutnya.

Sekadar informasi, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menyampaikan surat dari Basuki kepada Erick. Pesan surat itu, menurutnya, semata-mata agar BUMN tetap memisahkan urusan restrukturisasi dari proyek-proyek yang dikerjakannya, khususnya proyek strategis nasional (PSN).

Endra S. Atmawidjaja, Juru Bicara Kementerian PUPR, sebelumnya menyatakan surat itu berisi arahan agar BUMN memisahkan urusan restrukturisasi dengan proyek yang sedang dikerjakan, khususnya proyek strategis nasional (PSN).

“Menteri (PUPR) menyurati Menteri BUMN untuk menginformasikan ada proyek prioritas atau strategis nasional. Jumlahnya hampir Rp 118 triliun. Yang berasal dari APBN termasuk IKN, itu hanya di BUMN Karya.”. Kata Endra di Kementerian PUPR di Jakarta Selatan, Jumat, 8 September 2023.