Sebagian Besar Pekerja Menjalani Kerja Paksa, Pengusaha ASEAN Disudutkan UE

Sebanyak 28 juta manusia di dunia menjalani kerja paksa, lebih dari separuhnya tercatat di kawasan Asia-Pasifik. Angka korban kerja paksa meningkat sepuluh kali lipat antara 2016-2022, kata Organisasi Buruh Dunia (ILO). Adalah kawasan Xinjiang, Cina, yang dicurigai sebagai ladang subur bagi perbudakan sistematis. “Sangat beralasan untuk menyimpulkan bahwa praktik kerja paksa di kalangan etnis Uighur, Kazak dan etnis minoritas lain di sektor-sektor seperti pertanian dan manufaktur, telah muncul di Daerah Otonomi Xinjiang, Cina,” lapor utusan khusus PBB, Tomoya Obokata, Agustus 2022 silam.

Namun, karena mengkhawatirkan amarah Beijing dan intervensi Badan Perdagangan Dunia, Uni Eropa menghindari pelarangan secara khusus terhadap produk dari Xinjiang. Brussels sebaliknya menggodok larangan umum bagi barang impor yang diproduksi dengan kerja paksa. “Legislasi ini tidak fokus pada satu kawasan tertentu, melainkan berlaku bagi praktik kerja paksa oleh perusahaan swasta atau negara di Asia Tenggara dan secara global,” kata Henrike Hahn, anggota parlemen Eropa dari Partai Hijau Jerman, yang termasuk anggota delegasi ke Cina.

Jejak produk asal Xinjiang di Asia Tenggara. Besarnya kebergantungan kepada impor bahan baku dari Cina sebabnya bisa menjadi petaka bagi pelaku usaha di Asia Tenggara. Saat ini pun, UE bersitegang dengan sejumlah negara ASEAN terkait regulasi ramah lingkungan bagi produk impor semisal minyak sawit. “Negara-negara di Asia Tenggara merasa sedikit khawatir melihat inisiatif-inisiatif berkelanjutan dari UE,” kata Chris Humprey, Direktur Dewan Bisnis UE-ASEAN, yang mewakili perusahaan Eropa di Asia Tenggara.

Meski tanggung jawab mengungkap praktik kerja paksa pada rantai suplai ada di pihak Uni Eropa, regulasi baru itu dikhawatirkan akan semakin menyudutkan pengusaha di ASEAN. Saat ini, banyak komoditas ekspor dari ASEAN yang menggunakan bahan baku dari Cina, terutama pada sektor tekstil. Terlebih, kebanyakan perusahaan tidak akan mampu menyelidiki sendiri pelanggaran pada rantai suplai, kata Humprey. “Jelas kita membutuhkan komunikasi yang lebih baik dan penguatan kapasitas untuk mendukung inisiatif ini dan mempelajari bagaimana dampaknya bagi pelaku usaha di ASEAN.” jelasnya.

Negosiasi terus berlangsung. “Kami sudah melakukan sejumlah pembicaraan dengan kolega di Asia Tenggara soal proposal ini,” kata Igor Driesmans, Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN. “Kami akan terus berbicara selama beberapa pekan atau bulan ke depan,” imbuhnya. “Kami berbagi kepentingan yang sama untuk meningkatkan kemakmuran dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia dengan mengembangkan kerangka bisnis yang memandu perusahaan untuk beroperasi dengan cara manusiawi, berkelanjutan dan ramah lingkungan,” tukasnya lagi.

“Untuk menyukseskan legislasi tersebut, Uni Eropa harus melakukan investigasi dalam skala kolosal untuk bisa mengungkap pelanggaran pada rantai suplai di Asia Tenggara”, ujar Sallie Yea, pakar masalah perdagangan manusia dan perbudakan modern di La Trobe University, Australia. Dia terutama mempertanyakan kapasitas pengusaha kecil dan menengah untuk mengelola rantai suplai yang berkelanjutan. “Sebagaimana kebijakan berbasis permintaan yang lain, larangan impor akan gagal menanggulangi penyebab struktural praktik kerja paksa di kawasan, termasuk pengungsian akibat konflik dan krisis iklim,” pungkas Yea.