Pangkalan Militer Papua Nugini Beri Akses Tanpa Hambatan Ke Amerika Serikat

Amerika Serikat (AS) akan dapat meluncurkan dan beroperasi dari pangkalan militer di Papua Nugini. Ini termasuk dalam perjanjian keamanan bersejarah yang ditandatangani kedua negara bulan lalu, sebagai bagian dari upaya Washington untuk mengekang pengaruh China di kawasan Pasifik. Seperti dilansir AFP, pada Kamis (15/6/2023), rincian perjanjian keamanan diserahkan ke parlemen Papua Nugini pada Rabu malam (14/6) dan AFP memperoleh salinannya, merinci deskripsi intim. Terpantau sejak Amerika Serikat dan Papua Nugini menandatangani perjanjian Mei lalu.

Melalui perjanjian Papua Nugini, Amerika Serikat akan dapat mendukung pasukan dan kapal angkatan laut di enam pelabuhan dan lapangan terbang, termasuk Pangkalan Angkatan Laut Lombrum di Pulau Manus dan fasilitas di ibu kota, Port Moresby. Menurut teks lengkap dari perjanjian keamanan, Amerika Serikat akan memiliki “akses tak terbatas” ke situs dan “peralatan, persediaan, dan item prioritas” dan akan diberikan “hanya untuk penggunaan” area tertentu, situs pengembangan, dan “konstruksi” bisa terjadi.

Perjanjian keamanan membuka pintu bagi Washington untuk membangun strategi militer baru di Pasifik Barat di tengah meningkatnya persaingan dengan Beijing. Akuisisi Lombrum dapat digunakan untuk memindahkan instalasi AS di Guam ke utara, yang dapat menjadi penting jika terjadi konflik di Taiwan.

Perdana Menteri (PM) James Marape telah dipaksa untuk membela perjanjian melawan protes dan kritik besar-besaran, dengan beberapa lawan politik mempertanyakan apakah Papua Nugini meninggalkan kekuasaannya. “Kami telah menghancurkan tentara kami selama 48 tahun terakhir. Pemerintah ditentukan oleh kekuatan dan kekuatan tentara Anda,” katanya kepada parlemen, Rabu malam (14/6). Kaya akan sumber daya alam dan dekat dengan jalur pelayaran, Papua Nugini semakin menjadi pusat ketegangan politik antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Washington ingin menggunakan taktik politik dan insentif keuangan untuk memikat negara-negara di Pasifik dengan imbalan dukungan strategis. Beijing telah melakukan hal serupa, dengan perusahaan China yang mengendalikan tambang dan pelabuhan di Pasifik. Tahun lalu, Beijing menandatangani perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon yang memungkinkan China mengerahkan pasukan ke negara itu. Di sisi lain, Amerika Serikat khawatir fasilitas militer China di kawasan Pasifik Selatan dapat mengancam instalasinya di Guam dan membuat pertahanan Taiwan semakin rumit jika Beijing menyerang militer.