Macron Minta Eropa Tak Ketergantungan Pada AS, Usai Berkunjung Ke China
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Eropa harus mengurangi ketergantungannya pada Amerika Serikat (AS) dan menghindari terseret ke dalam konfrontasi antara China, AS, atas Taiwan. Dalam perjalanan pulang usai bertemu selama enam jam dengan Presiden China Xi Jinping, Macron menekankan teori “otonomi strategis” untuk Eropa, yang mungkin dipimpin oleh Prancis, untuk menjadi negara adikuasa ketiga.
Dilansir Politico, Minggu (9/4/2023), dia mengatakan risiko besar yang dihadapi Eropa adalah “terjebak dalam krisis yang bukan milik kita, yang mencegahnya membangun otonomi strategisnya.” Xi Jinping dan Partai Komunis China dengan antusias mendukung konsep otonomi strategis Macron dan pejabat China terus-menerus merujuknya dalam urusan mereka dengan negara-negara Eropa.
Para pemimpin partai dan ahli teori di Beijing yakin Barat sedang mengalami kemunduran dan China sedang naik daun dan melemahnya hubungan transatlantik akan membantu mempercepat tren ini. “Paradoksnya adalah, diliputi kepanikan, kami yakin kami hanyalah pengikut Amerika,” kata Macron. “Pertanyaan yang perlu dijawab oleh orang Eropa… apakah kepentingan kita untuk mempercepat [krisis] di Taiwan? Tidak.
Hal yang lebih buruk adalah berpikir bahwa kita orang Eropa harus menjadi pengikut topik ini dan mengambil petunjuk dari agenda AS dan reaksi berlebihan China,” katanya. Hanya beberapa jam setelah penerbangannya meninggalkan Guangzhou menuju kembali ke Paris, China meluncurkan latihan militer besar-besaran di sekitar pulau Taiwan yang diklaim China sebagai wilayahnya. Latihan tersebut merupakan tanggapan atas tur diplomatik 10 hari Presiden Taiwan Tsai Ing-wen ke negara-negara Amerika Tengah yang mencakup pertemuan dengan Ketua DPR AS dari Partai Republik Kevin McCarthy saat dia transit di California.
Orang-orang yang akrab dengan Macron mengatakan dia senang Beijing setidaknya menunggu sampai dia keluar dari wilayah udara China sebelum meluncurkan simulasi latihan pengepungan Taiwan. Adapun, Beijing telah berulang kali mengancam untuk menginvasi dalam beberapa tahun terakhir dan memiliki kebijakan untuk mengisolasi pulau demokrasi dengan memaksa negara lain untuk mengakuinya sebagai bagian dari “satu China.”